Pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM) berpotensi selamat dari hantaman pandemi jika segera bergegas memanfaatkan platfoam digitalisasi UMKM. Pemerintah Batu Bara dibawah Zahir terus berkomitmen memperkuat para pelaku UMKM untuk segera pulih dari imbas pandemi global, Keseriusan ini ditandai dengan dimulainya penyusunan Road Map Grand Desain dalam usaha Pengembangan Koperasi dan UMKM 2022-2026, oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Batu Bara, sebagai acuan dalam upaya pemberdayaan terhadap para Pelaku Koperasi dan UMKM Batu Bara di masa depan.

Situasi pandemi Covid-19 saat ini menyulitkan langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi UMKM. Namun, Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KopUKM) Kabupaten Batu Bara, Arif Hanafiah menegaskan, bahwa Pemerintah kabupaten Batu Bara tidak akan tinggal diam.

Langkah cepat dan upaya preventif harus segera diambil Pemerintah Batu Bara dalam rangka membantu para pelaku UMKM agar dapat menjaga operasional usaha mereka dengan dukungan sistem Digitalisasi UMKM.

Sebuah terobosan baru pun, akan segera dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan visi digitalisasi Koperasi dan UMKM tersebut. Keseriusan ini telah ditandai dengan dimulainya penyusunan Road Map Grand Desain Pengembangan Koperasi dan UMKM 2022-2026, sebagai acuan dalam upaya pemberdayaan terhadap Pelaku Koperasi dan UKM di Batu Bara di masa depan. inilah era kebangkitan, agar UMKM bisa keluar dari keterpurukan yang disebabkan pandemi global.

“Pemkab Batu Bara melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menyusun road map grand desain pengembangan koperasi dan UMKM 2022-2026, hal ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, dimana dimasa pandemi ini para pelaku UMKM harus kita berdayakan termasuk juga para pelaku koperasi” Kata Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Batu Bara Arif Hanafiah dalam rilis persnya pada Selasa, (2/11/2021).

Arif meyakini, dengan dirumuskannya Kebijakan terkait Roadmap digitalisasi Koperasi dan UMKM di Daerah ini, akan menjadi acuan atau panduan bagi para pelaku UMKM untuk mendorong gagasan ekonomi kreatif kedaerahan untuk berkembang serta mampu mentransformasikan kabupaten Batu Bara ini menjadi daerah digital secara sepenuhnya.

Arif Hanafiah menjelaskan terdapat 4 indikator strategis untuk mewujudkan agar Koperasi dan UMKM di Batu Bara naik kelas serta sebagai tulang punggung perekonomian di Batu Bara.

Indikator tersebut adalah terjadinya peningkatan terhadap Pertumbuhan Start-Up Koperasi, kenaikan ekspor UMKM, mewujudkan Koperasi Modern dan UMKM naik kelas.

“Meningkatkan PDB di sektor UMKM dan PDB Koperasi, akhir dari tujuan itu semua,” katanya.

Untuk mengakomodir agar meningkatnya PDB disektor Koperasi dan UMKM di Batu Bara, dalam waktu dekat Dinas Koperasi dan UKM akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan sejumlah pihak, keputusan yang akan diambil dari FGD tersebut, salah satunya untuk mempolarisasi di wilayah -wilayah mana saja di daerah ini yang punya potensi unggulan dari produk pelaku UMKM. Karena menurut Arif, UMKM itu harus mampu beradaptasi sesuai keunggulan di wilayahnya.

“Karena tidak akan mungkin sama pola pemberdayaan pengembangan UMKM kepada masyarakat di sekitaran wilayah pesisir dengan perkotaan ataupun di wilayah perkebunan, nah atas dasar inilah, maka dengan dipetakannya jalan Digitalisasi UMKM ini agar kita tau apa sebenarnya yang menjadi potensi-potensi unggulan para pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing, seperti apa keunggulan di wilayah Pesisir, Perkebunan, maupun perkotaan, maka kita akan dapat meramu kebijakan ini untuk memberdayakan pelaku koperasi dan UMKM kita kedepan” kata Arif.

Oleh karena itu, lanjut Arif, Dinas koperasi dan UKM kabupaten Batu Bara akan terus berupaya mendukung kebijakan Kepala Daerah yang tentunya mendukung agar UMKM di Batu Bara semakin kompetitif pada masa mendatang.

Namun untuk menuju kerah kebijakan ini, Lanjut Arif sebagaimana amanat dari Menteri Koperasi dan UKM, pihaknya akan terlebih dahulu melaksanakan pembenahan terhadap data pelaku UMKM dan Koperasi di daerah melalui Aplikasi atau sebuah Platform.

Lebih lanjut Arif menerangkan, dengan adanya aplikasi atau platform Digitalisasi UMKM nantinya, Dinas Koperasi dan UKM akan lebih dapat lagi untuk mengetahui dan mengontrol berapa banyak sebenarnya jumlah para pelaku UMKM dan Koperasi, yang merupakan bagian dari binaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Karena selama ini menurut Arif, masih terdapat kesenjangan antara data pelaku UMKM hasil pendataan tahun 2017 dengan data by name by adress pengusul BPUM, sehingga perlu disinkronkan lagi dengan menggunakan aplikasi agar dapat ditemukan data yang benar.

“Inilah yang akan kita sinkronkan, sehingga dengan adanya data yang benar maka rencana pembangunan juga akan benar.” Kata Arif.

Intinya, tambah Arif, salah satu target utama dari Digitalisasi UMKM ini adalah untuk memenuhi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Kepala Daerah atau Bupati kabupaten Batu Bara.

“Sebagaimana yang telah tertuang di dalam dokumen renstra maupun renja, dan hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan PDB ataupun pendapatan domestik bruto di sektor UMKM dan disektor Koperasi. Dimana hari ini peningkatan itu sudah mulai dapat kita lihat dari data BPS di sektor-sektor publikasi peningkatan PDB daerah kita”, ucapnya.

Apabila digitalisasi UMKM ini tidak segera diwujudkan, tambah Arif “maka kerugiannya kita tidak akan bisa mengukur berapa sebenarnya bantuan yang telah diberikan Pemerintah Batu Bara kepada para pelaku UMKM dan Koperasi, dan kita juga tidak akan tau apakah target kinerja kita sudah tercapai atau belum, dan digitalisasi UMKM ini juga sebagai bentuk laporan hasil pembangunan secara berjenjang oleh Bupati Batu Bara kepada Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri” kata Arif.

Selain itu, pentingnya segera diwujudkannya Digitalisasi UMKM ini, salah satunya, kata Arif juga untuk mendorong kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak bagi para Pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung pembangunan.

“Dan hal yang juga mendasar itu kita akan mengejar pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dimana sebenarnya pelaku UMKM dan para pelaku Koperasi ini juga dikenakan pajak pada setiap transaksi mereka, nah pajak ini merupakan tulang punggung pembangunan. Kalau kita tidak bisa mengenjot pendapatan dari segi pajak penghasilan mereka, maka otomatis kita juga akan lambat menerapkan ritme pembangunan di daerah,” pungkasnya.